Gerakan Rakyat Percepat Finalisasi Administrasi, Siap Daftar Badan Hukum ke Kemenkum

Langkah konsolidasi yang dilakukan Partai Gerakan Rakyat memasuki fase krusial. Setelah genap satu tahun perjalanan organisasi, fokus utama kini diarahkan pada penyelesaian syarat administratif guna memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum (Kemenkum). Progres kepengurusan di seluruh Indonesia diklaim telah mencapai tahap akhir dan tinggal menyempurnakan sejumlah detail teknis di tingkat kecamatan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Sahrin Hamid dalam agenda syukuran HUT ke-1 Gerakan Rakyat yang digelar di Kantor Sekretariat DPP kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026). Di hadapan awak media, ia memaparkan perkembangan konkret terkait pemenuhan syarat legalitas partai politik sesuai regulasi perundang-undangan.

Komitmen Penuhi Ketentuan Hukum Secara Menyeluruh

Sahrin menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar mengejar formalitas administratif, melainkan memastikan seluruh prasyarat dipenuhi secara komprehensif. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, partai politik wajib melengkapi:

100% kepengurusan tingkat pusat (DPP) dan provinsi (DPW),

Minimal 75% kepengurusan tingkat kabupaten/kota (DPD),

Minimal 50% kepengurusan tingkat kecamatan (DPC).

Menurutnya, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang menjadi fondasi sistem demokrasi Indonesia. Gerakan Rakyat, tegasnya, ingin hadir sebagai partai yang tertib regulasi dan kredibel secara institusional.

Struktur Provinsi Tuntas 100 Persen di 38 Provinsi

Pada level provinsi, capaian partai telah menyentuh angka maksimal. Seluruh 38 provinsi di Indonesia kini telah memiliki struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang sah dan lengkap. Surat Keputusan (SK) terakhir diterbitkan untuk DPW Sulawesi Utara, menandai rampungnya konsolidasi struktural di tingkat provinsi.

Capaian ini menjadi indikator penting karena verifikasi tingkat provinsi merupakan fondasi utama dalam proses pendaftaran badan hukum. Tanpa kelengkapan di level ini, tahapan administrasi berikutnya tidak dapat diproses.

Sahrin menyebut penyelesaian 100 persen DPW sebagai milestone strategis yang menunjukkan kesiapan organisasi dalam membangun jaringan politik nasional secara solid dan terstruktur.

Kabupaten/Kota Lampaui Target Minimal

Di tingkat kabupaten/kota, progres bahkan melampaui ambang batas yang dipersyaratkan. Dari ketentuan minimal 75 persen atau 402 dari total 514 kabupaten/kota, Gerakan Rakyat telah berhasil membentuk 462 kepengurusan DPD.

Artinya, partai tidak hanya memenuhi batas minimal, tetapi juga memperluas jangkauan struktur hingga melampaui standar regulasi. Secara statistik, angka ini menunjukkan penetrasi organisasi yang cukup kuat di berbagai daerah.

Langkah ekspansif tersebut dinilai sebagai bukti keseriusan partai dalam membangun basis politik yang tidak bersifat elitis atau terpusat di ibu kota semata, melainkan tumbuh dari daerah.

Tingkat Kecamatan Mendekati Target Final

Adapun pada level kecamatan, yang mensyaratkan minimal 50 persen dari total sekitar 6.724 kecamatan nasional (atau setidaknya 3.362 kecamatan), saat ini telah terbentuk 2.346 DPC.

Masih terdapat kekurangan sekitar 800-an kecamatan untuk mencapai ambang batas minimum. Namun demikian, Sahrin optimistis kekurangan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran di daerah sedang bekerja intensif untuk merampungkan pembentukan struktur yang tersisa. Targetnya, dalam bulan berjalan, sisa kepengurusan kecamatan dapat difinalisasi sehingga partai sepenuhnya memenuhi prasyarat legal formal.

Strategi Konsolidasi Berbasis Kerja Kolektif

Menurut Sahrin, keberhasilan mencapai angka progres tersebut tidak lepas dari kerja kolektif kader di berbagai wilayah. Ia menekankan bahwa konsolidasi dilakukan secara sistematis melalui pendekatan komunikasi, pembinaan kader, serta koordinasi lintas wilayah.

Model pembangunan organisasi yang diterapkan, kata dia, mengedepankan akurasi data dan validitas administrasi. Setiap struktur yang dibentuk tidak sekadar dicatat secara simbolik, tetapi diverifikasi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan Kemenkum.

Pendekatan ini dinilai penting untuk menghindari potensi hambatan dalam tahap verifikasi dokumen dan validasi faktual oleh pihak kementerian.

Optimisme Raih Status Badan Hukum

Sahrin menyatakan keyakinannya bahwa ketika seluruh ketentuan hukum telah dipenuhi, hak partai untuk memperoleh status badan hukum akan diberikan secara objektif dan adil.

Ia menegaskan bahwa Gerakan Rakyat tidak meminta perlakuan khusus. Yang diharapkan hanyalah proses yang transparan dan sesuai norma hukum. Bagi partainya, legitimasi hukum bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi untuk berpartisipasi secara sah dalam kontestasi demokrasi nasional.

Dengan capaian progres yang telah mendekati 100 persen di hampir seluruh level struktural, Gerakan Rakyat kini berada di garis akhir menuju pendaftaran resmi ke Kemenkum.

Jika target pembentukan sisa kepengurusan kecamatan dapat diselesaikan sesuai jadwal, maka langkah berikutnya adalah menyerahkan dokumen pendaftaran dan menunggu proses verifikasi administratif serta keputusan resmi kementerian.

Momentum HUT pertama partai menjadi simbol bahwa dalam kurun waktu relatif singkat, organisasi ini mampu membangun infrastruktur politik nasional yang terukur dan terstruktur.

Kini, perhatian publik tertuju pada tahapan akhir tersebut. Apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, Gerakan Rakyat akan segera mengantongi pengesahan badan hukum—sebuah legitimasi formal yang membuka jalan menuju babak baru perjuangan politiknya di Indonesia.